PERBANDINGAN ANALISA SWOT ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN

PERBANDINGAN ANALISA SWOT ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN (SWASTA)

PT POS dan TIKI(JNE)

                                                                                                                

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Nilai Mata Kuliah Manajemen Strategi

Disusun Oleh :

Biandoko Setia A                  D1112002

Jayanti Noor H                      D1112008

Petra Lugas N                       D1112012

Rosi Utami Sulandari           D1112014

Dosen : Dra. Sri Yuliani, M.Si

PROGRAM STUDI NON REG ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

SWOT merupakan singkatan dari Strenght ( kekuatan ), Weakness ( kelemahan ), Opportunity ( peluang ), Threat ( ancaman ). Strenght adalah kekuatan yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan yang dimaksud adalah suatu kelebihan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola kinerja perusahaannya. Antara lain kekuatan dalam mengolah input (SDA, SDM, modal, dan manajemen ) untuk menghasilkan output yang bernilai tinggi serta dapat bersang di dunia bisnis.

Weakness adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini setiap perusahaan harus mampu meminimalkan dampak kelemahan yang mereka miliki terhadap kinerja perusahaan. Mereka juga harus mampu menindaklanjuti kelemahan yang mereka miliki agar dapat menemukan solusi dan strategi yang jitu untuk menembus pasar.

Opportunity adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran. Peluang ini juga digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang mereka hasilkan.

Threat adalah ancaman bagi perusahaan baik itu dari luar maupun dari dalam. Ancaman yang datang dari dalam dapat berupa adanya perpecahan yang timbul akibat suatu perbedaan tujuan dan pandangan antara satu divisi dengan divisi lain atau salah paham antar individu atau kelompok dalam sebuah organisasi perusahaan. Ancaman yang datang dari luar dapat berupa penilaian seputar dimensi makro, faktor-faktor ekonomi ( naik turunnya harga bahan baku, krisis ekonomi ), sosial budaya, pasar, biaya, pesaing, pelanggan, pemerintah, politik dan teknologi.

Analisa SWOT adalah analisa yang sangat dikenal dalam proses pembuatan strategi bisnis. Analisa SWOT sendiri merupakan singkatan dari strenght, weakness, opportunity, dan threat.

Perkembangan perusahaan penyedia ekspedisi/kurir di Indonesia sudah semakin banyak dan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Faktanya PT. Pos Indonesia yang merupakan perusahaan milik BUMN, sekarang ini bersaing ketat dengan Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE sebagai salah satu perusahaan penyedia ekspedisi/kurir besar di Indonesia milik swasta yang melayani pengiriman paket ke dalam dan/atau ke luar negeri. Dalam membentuk suatu usaha diperlukan manajemen strategic yang baik salah satunya yaitu dengan menerapkan analisis SWOT.

lengkapnya bisa download di sini https://www.academia.edu/8729617/PERBANDINGAN_ANALISA_SWOT_ANTARA_LEMBAGA_PEMERINTAH_DAN_PERUSAHAAN_SWASTA_PT_POS_dan_TIKI_JNE_

AKUNTABILITAS PUBLIK penting dalam administrasi negara?

AKUNTABILITAS PUBLIK

   

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Nilai Mata Kuliah Teori Administrasi Negara

Disusun Oleh :

Petra Lugas Nuswantoro    

D1112012

Dosen : Dra. Sri Yuliani, M.Si

PROGRAM STUDI NON REG ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

Soal :     

1.      Jelaskan mengapa akuntabilitas publik menjadi nilai yang sangat penting dalam administrasi negara?

Apa pentingnya akuntabilitas publik administrasi negara dalam sistem pemerintahan demokrasi ?

2.      Akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi akuntabilitas eksternal atau akuntabilitas politik, akuntabilitas internal (responsibilitas,  akuntabilitas hirarkis dan akuntabilitas profesional), dan akuntabilitas ke masyarakat (responsivitas dan social accountability). Jelaskan apa pengertian dan karakteristik tipe-tipe akuntabilitas tersebut dan berikan contohnya!

3.      Jelaskan perbedaan pandangan atau pendapat tentang akuntabilitas publik antara Carl Friedrich, Herman Finer, dan Vincent Ostrom.

Kaitkan  diskursus tentang akuntabilitas publik di antara ketiga pakar tersebut dengan kasus  mogok para dokter di Indonesia yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap dr. Ayu yang dijatuhi hukuman dengan dugaan malpraktek. 

-          Bagaimana  kasus mogok dokter tersebut dilihat dari sisi akuntabilitas profesi ?

-          Bagaimana kasus ini dipahami  menurut pendapat Carl Fiedrich, Herman Finer dan Vincent Ostrom? 

Jawab

1.     Menurut Miriam Budiarjo Akuntabilitas dalam Sri Yuliani buku Teori Administrasi Negara 2010:43 yaitu :

“Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.”

Menurut  Sri Yuliani buku Teori Administrasi Negara menjelaskan Akuntabilitas yaitu  2010:44 :

“Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Menurut  Sri Yuliani buku Teori Administrasi Negara menjelaskan Akuntabilitas yaitu  2010:46

“Berkenaan dengan standard eksternal yg menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang bersifat eksternal dari pihak yang menjalankan tugas  (agent) kepada pihak  yang memberi wewenang/kekuasaan (principal).”

Jadi akuntabilitas publik menjadi nilai yang sangat penting dalam administrasi negara karena akuntabilitas publik merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai suatu pertanggungjawaban setelah menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugasnya kepada atasan dalam satu pemerintahan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas.

Pusdiklat BPKP (2007), menjelaskan pentingnya akuntabilitas sebagai berikut :

“Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.”

Pentingnya akuntabilitas publik administrasi negara dalam sistem pemerintahan demokrasi, demokrasi selalu dikaitkan dengan publik, 



Mau tau lengkapnya download di sini  https://www.academia.edu/7884772/akuntabilitas_publik_menjadi_nilai_yang_sangat_penting_dalam_administrasi_negara

MODEL BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER

MODEL BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER

( STUDI KASUS PENOLAKAN LURAH SUSAN DI LENTENG AGUNG  ANALISA VIDEO dan STATMENT DARI YOUTUBE )

Dosen Pengampu : Dra. Sri Yuliani, M.Si

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Nilai Mata Kuliah Kebijakan Publik

Disusun Oleh :

Bagus Aldila P                       D1112001

Biandoko Setia A                  D1112002

Jayanti Noor H                      D1112008

Petra Lugas N                       D1112012

Rosi Utami Sulandari           D1112014

PROGRAM STUDI NON REG ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Birokrasi sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat.

Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Di sisi lain birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus memformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba rasional dan profesional.

Kita sebagai makhluk hidup senantiasa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Keinginan dari reformasi birokrasi dijawab Gubernur Jakarta dengan kebijakan lelang jabatan dengan adanya tes seleksi untuk masuk ke dalam birokrasi. Dalam Reformasi Pemerintahan, pasangan gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok membuat kebijakan lelang jabatan lurah untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur public.

Lelang jabatan diterapkan untuk kepala desa atau lurah. Dalam lelang jabatan Lurah Susan berhasil lolos seleksi di tempatkan di daerah Lenteng Agung, namun yang terjadi ada penolakan waraga Lenteng Agung.

Mau lengkapnya download di sini https://www.academia.edu/7884729/MODEL_BIROKRASI_RASIONAL_MAX_WEBER_contohI_KASUS_

Mau PPT nya juga download di sini https://www.academia.edu/7884763/MODEL_BIROKRASI_RASIONAL_MAX_WEBER_contoh_KASUS_

ATAU

http://www.slideshare.net/Pet-pet/analisa-birokrasi-rasional-max-weber