INDEX
BUKU MANAJEMEN PELAYANAN
Judul buku : Manajemen pelayanan
(Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizens Charter dan Standar Pelayanan)
Penulis
: Ratminto
& Atik Septi Winarsih
Penerbit
: Pustaka Pelajar
Cetakaan
: VIII Januari 2010
Tebal
: xxi + 399 halaman
BAB I
KONSEPSI MANAJEMEN PELAYANAN
A. Pengertian Manajemen Pelayanan
Pengertian
Pelayanan menurut Gronroos adalah suatu/serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba)
yg terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen atau pelanggan dgn
karyawan atau hal-hal lain yg disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan masalah konsumen atau pelanggan (1990;27).
Sedangkan pengertian manajemen pelayanan merupakan suatu proses penerapan ilmu dan
seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan, dan
menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan
pelayanan.
Pelayanan publik juga merupakan
bagian yang penting dalam negara karena pelayanan publik dapat dirasakan dalam
kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya.
Keputusan MENPAN
No.63/2003:
Pengertian Pelayanan
Umum:
Segala bentuk
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (pusat/ daerah) dan di
lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB II
PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELAYANAN
A. Aturan Pelayanan Publik
Sejumlah
peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik antara lain:
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan