MODEL BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER

MODEL BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER

( STUDI KASUS PENOLAKAN LURAH SUSAN DI LENTENG AGUNG  ANALISA VIDEO dan STATMENT DARI YOUTUBE )

Dosen Pengampu : Dra. Sri Yuliani, M.Si

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Nilai Mata Kuliah Kebijakan Publik

Disusun Oleh :

Bagus Aldila P                       D1112001

Biandoko Setia A                  D1112002

Jayanti Noor H                      D1112008

Petra Lugas N                       D1112012

Rosi Utami Sulandari           D1112014

PROGRAM STUDI NON REG ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Birokrasi sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat.

Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Di sisi lain birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus memformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba rasional dan profesional.

Kita sebagai makhluk hidup senantiasa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Keinginan dari reformasi birokrasi dijawab Gubernur Jakarta dengan kebijakan lelang jabatan dengan adanya tes seleksi untuk masuk ke dalam birokrasi. Dalam Reformasi Pemerintahan, pasangan gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok membuat kebijakan lelang jabatan lurah untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur public.

Lelang jabatan diterapkan untuk kepala desa atau lurah. Dalam lelang jabatan Lurah Susan berhasil lolos seleksi di tempatkan di daerah Lenteng Agung, namun yang terjadi ada penolakan waraga Lenteng Agung.

Mau lengkapnya download di sini https://www.academia.edu/7884729/MODEL_BIROKRASI_RASIONAL_MAX_WEBER_contohI_KASUS_

Mau PPT nya juga download di sini https://www.academia.edu/7884763/MODEL_BIROKRASI_RASIONAL_MAX_WEBER_contoh_KASUS_

ATAU

http://www.slideshare.net/Pet-pet/analisa-birokrasi-rasional-max-weber