Sistem Politik David Easton Dalam Suatu Kasus

Pengaplikasian Skema Sistem Politik David Easton

Dalam Suatu Kasus

Sistem politik menurut David Easton adalah: sistem politik merupakan serangkaian proses yang terdiri dari banyak bagian-bagian,  saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai (berupa kebijakan-kebijakan atau keputusan ) yang alokasinya bersifat otoritatif ( dikuatkan oleh kekuasaan yang sah sah ) dan mengikat masyarakat.

Skema David Easton

    Contoh Kasus :

1.            Revisi UU KPK UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bersamaan Penangkapan Novel Baswedan (penyidik KPK dari Polisi) dalam kasus Simulator SIM dengan kasus 8 tahun yang lalu.

Sebagai Input

DPR Komisi  III ingin merevisi UU KPK No. 30 Th 2002 yaitu meliputi :

1. Pasal 12a penyadapan KPK harus seizin pengadilan
2. Pasal 6c kewenangan penuntutan KPK dihapus
3. Pasal 21 ayat 1 membentuk Dewan Pengawas KPK dan
4. Pasal 40 kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi KPK

Poin-poin yang akan direvisi merupakan power of core KPK yang selama ini dijadikan senjata ampuh dalam menindaki para koruptor.

Jika dicermati secara mendalam hal diatas merupakan poin inti dalam menjerat koruptor dalam berbagai kasus dengan berbagai kalangan.

Pertama, KPK menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan penindakan dilakukan kejaksaan dan kepolisian.

Kedua, KPK menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan penindakan hanya untuk kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di atas Rp 1 miliar.

Ketiga, KPK diberi wewenang penuh melakukan penindakan, sedangkan pencegahan dilakukan pihak lain.

Dukungan

Anggota DPR Fraksi Demokrat

Mabes Polri dengan menurunkan Surat Penangkapan Novel dengan kasus 8 tahun yang lalu.

Tuntutan

Demonstrasi penolakan revisi oleh Rakyat, LSM, dan pendapat di DPR oleh Faksi PDIP, Pemerintah untuk mengambil sikap dalam perseteruan KPK dan Polri. Menimbulkan persepsi bahwa Polri menyimpan banyak masalah intern yang siap dibuka kapanpun suka.

Alasan : adanya upaya melemahkan kinerja KPK, karena sebagian besar anggota DPR terutama Partai Demokrat tersandung korupsi.

Gerakan Save KPK juga melngkapi dukungan sebagai berikut :

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistem Konversi

Adanya pengkajian kembali tentang revisi UU NO. 30 Tahun 2002 KPK. Sebagian besar kalangan menolak adanya revisi UU KPK yang terkesan memperlemah KPK. Pemerintah lewat presiden diminta untuk turun tangan dalam kasus Revisi dan Perebutan penanganan kasus Simulator SIM.

Akhirnya pemerintah mengambil sikap lewat pidato presiden tanggal 8 Oktober 2012 menyatakan pandangan dan memberikan 5 kesimpulan.

Kebijakan

Dengan adanya pernyataan sikap dari pemerintah melalui pidato presiden di Istana Negara pada tanggal 8 Oktober 2012.

Presiden yang menyampaikan 5 kesimpulan

a.       Penanganan kasus Simulator SIM dan penyidikan Ir. Djoko Susilo dan pejabat lain ditangani oleh KPK dan tidak dipecah, Polri menangani kasus lain tentang penyimpangan pengadaan barang di Polri yang tidak terkait langsung.

b.      Penangkapan Novel Baswedan oleh Polri dirasa tidak tepat, baik dari timing (waktu) dan situasi.

c.       Perseteruan Polri dan KPK tentang penyidikan perlu diatur kembali lewat Peraturan Pemerintah dalam Mou KPK dan Polri

d.      Pemikiran revisi UU KPK saat ini kurang tepat.

e.       KPK dan Polri untuk bekerjasama dan bersinergi dalam pemberantasan korupsi

Umpan Balik

Dengan adanya pernyataan sikap yang dikeluarkan pemerintah melalui pidato presiden, masyarakat tidak serta merta menerima kesimpulan yang disampaikan begitu saja. Ada beberapa poin yang menimbulkan ambigu atau persepsi baru.

1.      Jika Polri didapati melakukan tindak korupsi maka selanjutnya bisa saja tidak ditangani KPK pada poin kesimpulan pidato presiden kesatu.

2.      Menimbulkan persepsi bahwa Polri menyimpan banyak masalah intern yang siap dibuka kapanpun Polri suka. Hal ini dilihat dari kesimpulan nomor 2

2.            Indonesia muncul wacana untuk menyatukan zona waktu.

Sebagai Input

Penyatuan zona waktu di Indonesia. WIB dan WIT disamakan dengan WITA, jadi WIB dtambah 1 jam dan WIT dikurangi 1 jam.

Dukungan

Dengan tujuan supaya perdagangan saham bisa dilakukan lebih banyak setiap harinya.

Tuntutan

Penolakan dari beberapa kalangan tertentu, tentang penyatuan zona waktu di Indonesia. Terlalu mengkiblat atau condong dengan negara-negara maju. Penyatuan ini hanya bisa dinikmati keuntungannya oleh kalangan pengusaha kelas atas

Ini adalah salah 1 bukti bahwa Indonesia pun juga sudah dikontrol oleh pasar modal; banyak hal yang hendak dikorbankan pemerintah demi pasar modal. Apakah anak-anak yang terbiasa ke sekolah jam 6 pagi jadi harus ke sekolah jam 5 pagi, atau yang terbiasa ke sekolah jam 6 pagi jadi harus ke sekolah jam 7 pagi demi kepentingan pasar modal? Apakah perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur menetapkan jadwal harian harus merombak jadwalnya, demi kepentingan pasar modal?

Sistem Konversi

Adanya pengkajian kembali tentang penyatuan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesigapan para perangkat pemerintah maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Selain itu tidak siap juga dialami oleh pemerintah sendiri.

Kebijakan

Dengan adanya pengkajian ulang tersebut dapat dilihat bahwa adanya ketidak siapan dari sgala aspek dan bidang dari seluruh kalangan masyarakat dan pemerintah. Pemunduran penyatuan zona waktu yang semula dimulai pada 28 Oktober 2012, ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Perlu sosialisasi ulang kepada masyarakat.

Umpan Balik

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih rasional terutama kalangan menengah ke bawah tentang fungsi adanya penyatuan zona waktu yang bisa diterima dan di pahami dengan mudah selain dari penjualan saham yang hanya bisa dinikmati keuntungannya oleh kalangan pengusaha kelas atas.

3.            Perda No 15 AB Tahun 2011.

Sebagai Input

Peraturan Pakaian Dinas PNS wilayah Surakarta mengenakan pakaian adat Jawa atau beskap dan jarik.

Dukungan

Dengan tujuan supaya turut serta melestarikan kebudayaan terutama pakaian Jawa maka para PNS di anjurkan mengenakan pakaian adat Jawa atau beskap dan jarik di salah satu harinya.

Tuntutan

Penolakan dari beberapa kalangan tertentu, terutama masyarakat, bahkan dari sebagian PNS yang bekerja di lapangan. Dengan alasan akan memperlambat kinerja para pegawai negeri sipil yang melakukan pelayanan publik.

Sistem Konversi

Adanya pengkajian tentang Perda No 15 AB Tahun 2011, oleh Pemerintahan Kota Surakarta.

Kebijakan

Dengan adanya pengkajian ulang maka diputuskan oleh Pemerintah Kota Surakarta bahwa wajib bagi PNS mengenakan pakaian adat jawa (beskap dan jarik) yang bekerja dalam kantor, sedangkan untuk PNS yang bekerja di luar kantor tidak diwajibkan kecuali pada saat upacara bersama yang memwajibkan mengenakan pakaian Jawa. Pakaian Jawa dikenakan pada hari Kamis.

Umpan Balik

Akhirnya masyarakat dan PNS mampu menerima kebijakan tersebut. Pada masyarakat tertentu bahkan memberikan apresiasi dengan menerapkan hal tersebut di dunia pendidikan seperti sekolah negeri kepada muridnya.

4.            Wacana kenaikan BBM Indonesia pada 1 April 2012.

Sebagai Input

Pengguliran wacana kenaikan di kalangan masyarakat yang direncanakan pada 1 April 2012

Dukungan

Dari anggota DPR alasan tingginya harga minyak dunia, APBN yang jebol dan dukungan agar subsidi pemerintah tidak membengkak.

Tuntutan

Penolakan menaikan harga BBM yang disampaikan hampir seluruh lapisan masyarakat baik dari presure group maupun kalangan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM, menjadi penyebab utama adalah efek domino yang akan ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, maka harga akan segala kebutuhan pokok pun akan naik pula. Kenyataan BBM belum naik, harga kebutuhan pokok telah naik terlebih dahulu, bahkan penyelundupan BBM telah terjadi di hampir tiap daerah.

Sistem Konversi

Adanya penggodokan kembali tentang wacana tersebut, DPR mengadakan rapat dan penentuan sikap dan pendapat dari tiap fraksi yang ada di DPR. Ada yang mengatakan ditunda, adapula yang mengatakan ditolak namun ada yang tetap menginginkan naik.

Kebijakan

Dari hasil rapat penentuan sikap dan pendapat fraksi di DPR, menghasilkan keputusan penundaan kenaikan BBM yang belum ditentukan hingga kapan. Keputusan tersebut terkesan menggantung karena hanya sekedar meredakan dan menenangkan masyarakat yang berunjuk rasa.

Input untuk sistem politik kemunculannya wacana kepada masyarakat dari pemerintah. Input yang dimunculkan dapat diberikan suatu sikap yaitu a. Tuntutan berupa upaya untuk menolak atau tidak setuju dengan wacana yang ada biasanya dari pressure group. b. Dukungan dari pihak intern group atau pro kepada wacana yang dimunculkan. Sistem Konversi upaya atau tindak lanjut dari pengusul wacana yang akan diambil, dilihat adanya tuntutan dan dukungan. Kebijakan akhir hasil dari sistem konversi, merupakan hasil pertimbangan dari pengambilan keputusan. Umpan balik kebijakan yang ada dikembalikan atau untuk dilaksanakan yang terkait atau yang terkena dalam kebijakan.