Mata Kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara

Materi Kuliah Dosen Pengantar Ilmu Administrasi Negara Sri Yuliani ( Fisip UNS)

Miriam Budiardjo :

•         Didefinisikan bermacam-macam dilihat dari unsur-undur pokoknya , yaitu :

            - Negara :

            - Kekuasaan

            - Pengambilan keputusan

            - Distribusi dan alokasi nilai

Politik adalah Negara

•         Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya

•         Ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, lembaga-lembaga  yang melaksanakannya, hubungan negara dan warga negara dan dengan negara-negara lain.

Politik adalah Kekuasaan

•         Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang  atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku.

•         Politik mencakup semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan à Perjuangan merebut kekuasaan ( Power struggle)

Politik adalah Pengambilan Keputusan

•         Politik adalah pengambilan keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat dan untuk mencapai tujuan masyarakat.

•         Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau  kebijaksanaan publik untuk masyarakat seluruhnya

•         Obyek politik : kebijakan pemerintah (publik), proses terbentuknya dan akibat-akibatnya.

Politik adalah Distribusi dan Alokasi Nilai

•         Politik : membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat

•         Politik = masalah Siapa mendapat Apa , Kapan,dan Bagaimana

•         Sistem politik = keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat

Administrasi adalah

•         Administration = menunjuk pemerintahan eksekutif, misal : SBY administration.

Gerald Caiden :

•         Adm. Publik menunjuk pada implementasi keputusan/ kebijakan yg dibuat oleh otoritas publik yang sah.

•         Adm. Publik mengimplementasikan tujuan publik sebagaimana telah ditetapkan badan politik

Danilo R.Reyes :

1. The provision and delivery of goods, services and opportunities (pelayanan publik)
2. Regulatory functions
3. Extracting support (menggalang dukungan) : pajak, partisipasi dan kepatuhan publik
4. The information dissemination and communication function

•         Administrasi (negara) idealnya harus lepas dari pengaruh kepentingan politik à Political Neutrality

Dikotomi Politik Administrasi

•         Politik dan Administrasi adalah dua wilayah yang berbeda.

            - Politik : bagaimana membuat atau merumuskan

                   kebijakan.

            - Administrasi  : bagaimana melaksanakan ( implementasi  kebijakan publik )

•         Untuk itu dibutuhkan : Birokrasi yang netral politik

Birokrasi Rasional (Weberian) :      adil dan tidak memihak (impartial),  tidak melihat pribadi (impersonal)     dan profesional

Realitasnya  

    Birokrasi :

–        menerjemahkan prinsip/tujuan à program2 konkrit

–        Kebijakan/UU luas  à aturan pelaksana  melakukan discretion à kebebasan membuat   peraturannya sendiri

            Administrative discretion :

Kewenangan utk menginterpretasikan kebijakan publik makro ke dalam kebijakan pelaksanaan

Kontinum Politik dan Administrasi

•         Politik dan administrasi merupakan satu garis (kontinuum) = antara politik (perumusan kebijakan publik) dan adm. (implementasi kebijakan publik) merupakan satu proses yang tidak dapat dipisahkan

Bukti :

-  Administrative discretion

-          Peran serta eksekutif dalam perumusan kebijakan (misal UU, PP, KepPres, Perda,dsb)

Implikasi Dikotomi Politik-Administrasi : 

Netralitas PNS

Dasar Hukum :

•           UU No 43 Tahun 1999 – Pokok – Pokok   Kepegawaian

•           PP No 5 Th 1999 – PNS menjadi pengurus /    anggota  parpol  

•           UU No 22 Th 2003- PNS menjadi wakil rakyat

•           Keputusan Kepala BKN - Netralitas PNS dalam Pemilu

•         UU No 43 Th 1999 pasal 3 ayat 3 :

            PNS harus netral dari semua golongan dan parpol serta tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat.

•         PP No 5 Th 1999 pasal 7 ayat 2 :

            Seorang PNS yang menjadi anggota, dan atau pengurus parpol, selambatnya tiga bulan setelah berlakunya PP, harus mengajukan permohonan lewat atasan langsung. Jika diizinkan, yang bersangkutan harus melepas statusnya sebagai PNS.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No : K.26-30/V.31-3/99 Jakarta, 12 Maret 2009 ttg  Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif danCapres/Cawapres  a.l mengatur :

•         Netralitas PNS adalah PNS bersikap tidak memihak dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis

•         PNS sebagai unsur aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

•         PNS yang akan menjadi Anggota DPR,DPD,   DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota harus  mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali

Netralitas PNS

PNS sbg Peserta Kampanye dilarang :

•         Menggunakan fasilitas pemerintah

•         Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kpd PNS dan anggota masyarakat

•          Menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS

•         Mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, dan menggunakan fasilitas Negara

•         Memihak dan memberikan dukungan kpd Parpol, Caleg,Capres/Cawapres

Mengapa PNS harus netral ?

Ideologi Pelayanan Publik (dalam Caiden,1982) :

1. Administrasi publik adalah mesin atau alat pelaksana kehendak publik sebagaimana ditetapkan oleh badan legislatif. Pemerintah mrpk lembaga kepercayaan publik yg digunakan untuk kepentingan publik dan bukan utk kepentingan pribadi atau sekelompok orang
2. Pegawai negeri merupakan abdi masyarakat dan bukan sebaliknya
3. Pegawai negeri seharusnya menjadi perwujudan dari kebaikan publik. Mereka mrpk pegawai yg suka kerja keras, jujur , tidak memihak, bijaksana, adil dan dapat dipercaya
4. Pegawai negeri harus mematuhi atasannya dan tidak mengutamakan kepentingan atau pandangan pribadinya
5. Pegawai negeri harus melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan ekonomis
6. Penempatan ke dalam jabatan publik harus didasarkan pada kecakapan atau keahlian bukan pada hak istimewa
7. Pegawai negeri harus tunduk pada hukum sebagaimana warga negara lainnya 

Sumber : INGIN DAPATKAN MATERI PPT NYA http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/kuliah/pengantar-ilmu-administrasi-negara/