UKD 2 Pengantar Ilmu AN

UJIAN KOMPETENSI DASAR 2

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Nilai Mata Kuliah Pengantar Ilmu Pengantar Administrasi Negara

 

Disusun Oleh :

PETRA LUGAS NUSWANTORO

D1112012

PROGRAM STUDI NON REG ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

SOAL

1.            Administrasi negara merupakan lembaga yang memegang monopoli kekuasaan pemaksa (coersive power) yang sah. Kelaskan apa maksudnya ?

2.            Bolehkah lembaga non negara (masyarakat sipil) menggunakan coersive power ? Jelaskan pendapatmu !

3.            Administrasi negara diidentikkan dengan orientasi sikap ke luar atau kepada kepentingan publik. Bagaimana pendapatmu tentang pernyataa ini ?

Jelaskan !

4.            Organisasi publik atau secara spesifik birokrasi pemerintah dalam paradigma Administrasi Negara Lama atau Klasik dipandang sebagai locus ilmu administrasi negara. Jelaskan :

1. Apa yang dimaksud dengan birokrasi !
2. Mengapa birokrasi disebut sebagai tipe organisasi yang rasional dan apa ciri-citi birokrasi rasional ?

5.            Aparat birokrasi dibedakan menjadi elected dan appointed. Apa maksudnya dan berikan contohnya ?

 

JAWAB

1.      Administrasi negara memegang monopoli kekuasaan pemaksa (coersive power) yang sah.

Maksudnya dalam penerapan admistrasi negara memiliki otoritas istimewa untuk mempengaruhi orang atau badan lain untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, yang memiliki pengendalian dan peng­awasan melalui suatu sistem yang dijalankan secara disiplin sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditentukan secara pasti bersifat legal, yang berfungsi menjaga dari kekacauan dan terdapat dampak konsekwensi yang timbul apabila melanggar atau hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya tetapi tidak ada kontribusi karena memang sudah menjadi keseharusan.

Sri Yuliani dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara 2004:38 menjelaskan sebagai berikut :

“Mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan Kepatuhan terhadap Hukum, Kekuasaan untuk melaksanakan Paksaan dipahami sebagai (coercive power), Administrasi Negara juga merupakan penjelamaan  dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, Kehakiman, Militer, dll”

Menurut March dalam On Leadership 2005:52-53 menjelaskan kekuasaan pemaksa sah

”Tanpa kekuasaan, individu akan anarkis, pemimpin tidak bergigi, sanksi tidak dipatuhi, dan sebab itu ketiadaan kekuasaan kerap dianggap situasi chaos (kekacauan). Ketiadaan kekuasaan dalam organisasi membuat organisasi kehilangan konsep pengendalian dan berujung pada ketidaktercapaian tujuan organisasi, bahkan chaos dalam organisasi”.

Sedangkan menurut Fairholm dalam Organizational Power Politics 2009:5 mendefinisikan sebagai berikut

 “... kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka.”

Gareth Morgan dalam karya penelitiannya Images of Organization, mendefinisikan kekuasaan sebagai

“... medium lewat mana konflik kepentingan diselesaikan ... kekuasaan mempengaruhi siapa dapat apa, kapan dan bagaimana ... kekuasaan melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki.” 

2. Lembaga non Negara (masyarakat sipi) menggunakan coersive power.

Menurut saya tidak boleh atau tidak pas, karena lembaga non negara tidak ada suatu kewajiban yang sifatnya tidak bisa menghindari atau bisa lepas.

Lembaga non negara dapat berupa perusahaan swasta (perdagangan) dan lembaga sosial. Lembaga non negara yang berupa perusahaan swasta (perdagangan) tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat untuk memilih kepadanya, adanya sifat bebas dan subyektivitas juga terdapat banyak pilihan yang dimiliki masyarakat. Apabila dipaksa, maka akan mengambil pilihan ke lain. Lembaga lainnya merupakan lembaga yang lebih banyak condong bergerak di bidang pelayanan, kemudahan atau bantuan kepada masyarakat yang memang benar membutuhkan. Misalnya LBH, LSM, sehingga lebih cocok bersifat sukarela daripada kekuasaan.

3. Administrasi negara diidentikkan dengan orientasi sikap ke luar atau kepada kepentingan publik.

Pendapat saya kenapa dikatakan berorientasi ke luar atau kepentingan publik, karena kegiatan administrasi negara berhubungan dengan orang (masyarakat) banyak, baik dari penetapan/menerapkan suatu kebijakan atau keputusan atau secara efektif didayagunakan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat yang ada di bawahnya. Adanya estimasi dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu itu juga bersikap sebagai pemecah masalah yang ada di masyarakat.

4. a. Yang dimaksud birokrasi adalah penyelenggaraan kegiataan administrasi (negara) yang melibatkan pegawai-pegawai (pemerintahan) yang mengurusi atau mengatur kelengkapan kewajiban masyarakatdalm administrasi.

Jay M Shafritz dan E. W Russel merumuskan birokrasi sebagai :

·               Semua Kantor Pemerintah

         Semua kantor yang melaksanakan fungsi publik yang dijalankan oleh pemerintah.

·               Semua Pegawai Pemerintah

         Semua pegawai pemerintah dari tingkatan terendah hingga tertinggi, yang dipilih maupun yang diangkat.

·               Karakteristik Negatif

         Segala sesuatu yang menunjukkan karakterisitik negatif birokrasi seperti korupsi, kaku, prosedural, berbelit-belit dan inefisiensi.

·               Karakteristik Struktural menurut Max Weber

         Birokrasi identik dengan karakteristik struktural yang dikemukakan oleh Max Weber, seperti adanya pembidangan tugas yang jelas, prinsip hierarki, spesialisasi dan formalisme

Max Turner dan David Hulme (1997) mendefinisikan birokrasi sama dengan administrasi negara yaitu

“dengan melihat aspek-aspek unik dalam administrasi negara seperti keterkaitan administrasi negara dengan pemerintah atau negara, keterkaitan dengan hukum, dan adanya aspek akuntabilitas public”

Sri Yuliani dalam Pengantar Ilmu Administrasi Negara menurut Maximilliam Weber menerangkan definisi birokrasi sebagai berikut :

“Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, suatu organisasi yang memiliki rantai komando berbentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi administrasi”

b.               Birokrasi disebut sebagai tipe rasional karena birokrasi mencoba membagi kapasistas kepemimpinan, adanya pembagian tugas, adanya pengawasan dan pengendalian, juga adanya seleksi dalam rekrutmen serta dipahami oleh seluruh anggota birokrasi. Dalam tindakan birokrasi memiliki tujuan / ukuran yang jelas dan bisa dipelajari orang lain secara umum dan objektif.

Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi menurut Weber adalah sbb:

1.      “Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.” Pembagian tugas secara tegas memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan-jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.

2. “pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis; yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada dibawah pengawasan dan pembinaan unti yang lebih tinggi.” Setiap pejabat yang berada dalam hierarkhi administrasi ini dipercayai oleh atasan-atasannya untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya maupun dirinya sendiri.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu “system peraturan-peraturan abstrak yang konsisten…[dan] mencakup juga penetapan aturan-aturan ini didalam kasus-kasus tertentu.” Sistem pedoman-pedoman ini dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaan setiap tugas (terlepas dari berapapun banyaknya pegawai yang terlibat didalamnya) dan untuk mengorganisasikan tugas-tugas yang beraneka ragam.
4. “seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya…[dengan] semangat ‘sine ira et studio’(formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-perasaan dendam atau napsu dan oleh karena itu tanpa perasaan kasih saying atau antusiasme.” Agar pedoman-pedoman yang rasional bias mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat pendirian pribadi, maka didalam organisasi (terutama dalam menghadapi klien-klien) seseorang harus menampilkan pendekatan yang tidak mempunyai ikatan.
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. “pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup dari suatu jenjang karir serta terdapat suatu ‘sistem kenaikan pangkat’ yang didasarkan atas senioritas atau prestasi maupun gabungan antara keduanya.”
6. “Pengamalan, secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administrative yang murni berciri birokratis…dilihat dari sudut pandang yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.”

5. Birokrasi dibedakan menjadi elected dan appointed

Elected adalah pegawai atau karyawan birokrasi yang cara mendapatkannya melalui pemilihan.

Contohnya : Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Lurah.

Appointed adalah pegawai atau karyawan dari birokrasi yang pengangkatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, karena kariernya akan ditentukan oleh pejabat yang diatasnya dalam hirarki organisasi

Contohnya PNS, Pegawai Sekda

  

 

DAFTAR PUSTAKA

Gilbert W. Fairholm. 2009. Organizational Power Politics: Tactics in Organizational Leadership, 2^nd EditionSanta Barbara: Praeger.

Gareth Morgan. 2006. Images of  Organization Thousand Oaks, California: Sage Publications.

James G. March and Thierry Weil. 2005. On Leadership Malden : Blackwell Publishing.

Yuliani Sri, Dra, M.Si. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret.